Dekonstruksi Makna Demokrasi Pancasila di Atas Fanatisme Kepartaian (Refleksi Piagam Madinah)
Keywords:
Demokrasi Pancasila, Piagam Madinah, Fanatisme.Abstract
Perjuangan untuk mewujudkan etika politik yang sejalan dengan Pancasila sebagai Demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia nampaknya masih terus berlangsung. Meskipun negeri ini tidak luput dari konflik atau pengkhianatan terhadap hakikat kebebasan, namun kehadirannya mampu menjaga persatuan bangsa yang majemuk ini dari perpecahan sepanjang sejarah berdirinya. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada cita-cita luhur bangsa ini harus bangkit melampaui ekstremisme partai, suku, atau agama untuk menjadi masyarakat yang beradab. Upaya mendasar Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari fanatisme kesukuan, yang dikenal dengan sebutan ummah, diformalkan dengan pengesahan Piagam Madinah. Politik identitas dan fanatisme senantiasa mewarnai kontestasi politik yang merupakan kegiatan rutin lima tahunan sistem demokrasi Indonesia. Menjaga integritas demokrasi mengharuskan ditegakkannya prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yang meliputi kebebasan dan kesetaraan, kedaulatan rakyat, serta pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
References
Agama, Kementrian. “Tutup Rakernas, Wamenag: Isu Fanatisme Kelompok Di Tahun Politik Perlu Diantisipasi.” Accessed March 24, 2023. https://kemenag.go.id/read/tutup-rakernas-wamenag-isu-fanatisme-kelompok-di-tahun-politik-perlu-diantisipasi-zev3g.
“Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah | Sudrajat | Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah.” Accessed March 22, 2023. https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763.
Hidayat, Rahmat, and Suwanto Suwanto. “Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia.” JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 3, no. 2 (2020): 124–41.
Misrawi, Zuhairi. Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW. Penerbit Buku Kompas, 2009.
Qosim, M. Rizal. “Fanatisme Politik Islam: Ideologisasi Partai Ka’bah Di Jepara Masa Orde Baru Dan Pasca Reformasi.” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam 1, no. 1 (2021).
Sh, Sumono. “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil.” In Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No.36 Tahun 2014" Universitas Islam Batik Surakarta, 2017. https://www.neliti.com/id/publications/171601/.
Syarif, Fajar. “Ijtihad Politik Nu: Negara Pancasila Adalah Negara Islam.” Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, no. 2 (December 6, 2019): 56–66. https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1625.
Abstract
Views:
79,
PDF downloads: 69




